Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terus mendorong program hilirisasi ekonomi dari desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah nilai ekonomi produk lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk memanfaatkan produk-produk desa yang diolah sehingga menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan bahwa hilirisasi tidak selalu berkaitan dengan industri tambang. Hilirisasi di desa tidak selalu harus tambang. Contohnya di Blitar, ada kulit kambing yang diolah menjadi bedug. Ketika diolah menjadi bedug, produk tersebut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, ujar Yandri. Ia juga menegaskan bahwa Kemendes PDT akan berupaya menciptakan “hilirisasi versi desa” yang berbasis produk-produk lokal. Dengan demikian, barang-barang yang dihasilkan oleh desa, apa pun bentuknya, dapat diolah untuk memiliki nilai ekonomi yang lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Selain menambah nilai produk lokal, kebijakan hilirisasi juga dianggap sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja baru di desa. Menurut Yandri, dengan adanya hilirisasi, masyarakat desa akan didorong untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di wilayah mereka. Dengan begitu, sumber daya manusia di desa dapat terus berkembang dan memiliki kualitas yang semakin baik dalam memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka.
Dalam mewujudkan program ini, Kemendes PDT berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga donor, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku usaha. Menurut Yandri, kolaborasi yang baik sangat diperlukan agar kebijakan hilirisasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan desa. Kita butuh kerja sama kolaborasi yang baik dengan semuanya, jadi kita tahu apa yang dibutuhkan dan apa saja potensi di desa, ungkap Yandri.
Langkah konkret dalam program hilirisasi ini rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat, sebagai bagian dari target 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah berharap kebijakan hilirisasi ini dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui optimalisasi produk desa. Dengan adanya kebijakan hilirisasi ini, diharapkan seluruh potensi yang ada di desa dapat dimaksimalkan secara optimal sehingga desa tidak hanya menjadi produsen bahan mentah tetapi juga mampu mengolah produknya sendiri. (*)