Pemerintah memastikan tidak ada kesenjangan pembangunan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang, termasuk pada sektor pendidikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan wilayah sekitarnya.
Hal tersebut memang sangat sejalan dengan bagaimana upaya pemerintah selama ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah hingga pelosok Indonesia dengan mengganti paradigma pembangunan dari yang awalnya Jawasentris, kini menjadi Indonesiasentris.
Oleh karena itu, tidak ada kesenjangan dalam hal apapun, baik itu pada pembangunan infrastruktur hingga ketersediaan dan bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan di IKN serta wilayah sekitarnya.
Meski saat ini pemerintah menggalakkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), namun bukan berarti lantas kemudian menciptakan sebuah kesenjangan baru antara wilayah yang menjadi pusat IKN dengan daerah sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa keberadaan IKN tentu akan sangat mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Dorongan terus pemerintah lakukan supaya tidak sampai terjadi kesenjangan ataupun wilayah lain di Kaltim supaya tidak tertinggal dengan Ibu Kota Nusantara, baik itu dari segi infrastruktur hingga bagaimana metode pendidikan yang terjadi di sana.
Dengan demikian, maka terwujud sebuah pembangunan yang sama rata dan berkeadilan secara beriringan dengan berbagai daerah lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan yang justru mengurangi potensi wilayah lain di sekitarnya. Terlebih, secara konstitusional, memang dalam Undang-Undang telah termaktub bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Nunung Nuryartono mengungkapkan bahwa pemerintah melalui pihaknya sebagai pengelola data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terus mendorong Otorita IKN untuk memanfaatkan data tersebut.
Pemanfaatan data itu akan semakin memberikan sumbangsih yang vital sebagai basis pemetaan program kesejahteraan sosial bagi warga yang tinggal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Keberadaan basis data tersebut menjadikan Otorita IKN akan jauh lebih tepat dalam memformulasikan instrumen kebijakan afirmatif secara tepat sasaran. Bukan hanya itu, namun data itu juga menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga yang akan berkolaborasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan bidang tugas mereka dalam siklus hidup pembangunan manusia.
Upaya kerja sama tersebut merupakan hal yang sangat penting mengingat akan ada proyeksi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga mereka non-ASN beserta dengan keluarga secara bertahap.
Jumlah penduduk yang akan menempati IKN tercatat mencapai hingga sekitar 200 ribu jiwa dan diproyeksikan hingga mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2045 mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan mitigasi risiko isu sosial sejak sedini mungkin agar kerawanan ketimpangan sosial tidak terjadi.
Apalagi memang tujuan akhir dari pembangunan IKN merupakan sebuah upaya untuk mencapai zero poverty dan zero stunting, menjadikan Otorita IKN mutlak membutuhkan basis data yang akurat dan reliable.
Upaya mewujudkan zero poverty dan zero stunting di Ibu Kota Nusantara itu juga beriringan dengan sektor layanan yang telah pemerintah siapkan seperti rumah sakit, sekolah, dan industri penunjang lainnya yang mulai berpoperasi sesegera mungkin seiring pemindahan ASN.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah melakukan percepatan pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan bagian dari upaya strategis untuk terus mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air.
Alasan utama mengapa Pemerintah RI membangun Ibu Kota Negara Nusantara adalah untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga mencegah terjadinya kesenjangan sehingga pembangunan jauh lebih merata di seluruh pelosok Indonesia.
IKN sendiri rencananya akan menjadi pusat administratif baru yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan juga semakin memperkuat infrastruktur nasional, sehingga mendatangkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan hanya menjadi ikon bagi modernisasi infrastruktur saja, tetapi juga sekaligus mematahkan prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya berfokus pada Pulau Jawa saja.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa, tetapi juga di berbagai wilayah di Nusantara.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) kemudian memastikan bahwa tidak akan ada kesenjangan, baik itu dalam segi infrastruktur ataupun penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk pendidikan antara di IKN dengan wilayah sekitarnya.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute