Presiden Jokowi secara resmi telah membuka World Water Forum (WWF) ke-10 pada Senin (20/5). Pemerintah pun berharap agar pelaksanaan WWF ke-10 dapat menjadi momentum perumusan pengelolaan air global yang berkeadilan.
WWF ke-10 menjadi titik fokus bagi pemangku kepentingan global dalam mendiskusikan tantangan dan solusi terkait pengelolaan air. Forum tersebut memegang peran yang lebih signifikan dalam merumuskan langkah-langkah untuk pengelolaan air yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh dunia. Forum ini menarik partisipasi yang luas dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Keterlibatan yang kuat dari semua pihak penting memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.
Salah satu fokus utama WWF ke-10 adalah pembahasan isu-isu kunci yang berkaitan dengan pengelolaan air, seperti akses air bersih, keberlanjutan sumber daya air, mitigasi perubahan iklim terhadap siklus air, dan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya. Melalui berbagai sesi diskusi, lokakarya, dan pertemuan, peserta forum berbagi pengalaman dan pelajaran dalam pengelolaan air. Solusi-solusi yang berkelanjutan dan relevan diidentifikasi dan didiskusikan untuk diimplementasikan di berbagai konteks.
WWF ke-10 adalah kesempatan untuk membangun konsensus global tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan air yang berkeadilan. Ini melibatkan diskusi tentang alokasi sumber daya air, perlindungan ekosistem air, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hasil dan rekomendasi dari WWF ke-10 memiliki potensi untuk memengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, forum ini membentuk arah kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, pemenuhan target SDGs di Indonesia telah melampaui 60 persen hingga tahun 2023. Hal ini membuat banyak negara tertarik untuk mempelajari pendekatan Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama di tengah berbagai krisis yang dihadapi.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memperjuangkan empat hal pokok dalam pengelolaan sumber daya air global di WWF ke-10. Beberapa isu pokok tersebut antara lain, kesepakatan internasional melalui Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia (World Lake Day). Berikutnya, Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan Centre of Excellence terkait dengan isu-isu air dan perubahan iklim serta resiliensi dari kedua situasi tersebut.
Ketiga, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan adanya program Integrated Water Resources Management (pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi), khususnya di pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, Indonesia juga akan berupaya menghasilkan lebih dari 100 proyek konkret di bidang air yang telah dikurasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebelumnya, Presiden World Water Council, Loïc Fauchon, mengajak seluruh negara untuk menjadikan WWF ke-10 sebagai momentum peningkatan kerja sama pengelolaan air secara global. Fauchon menegaskan bahwa permasalahan air harus menjadi salah satu prioritas utama bagi seluruh negara di dunia saat ini. Dia menyoroti pentingnya kesadaran politik untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan pengelolaan air.
Fauchon juga menyoroti permasalahan utama terkait air di negara-negara Asia Tenggara, seperti kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya air dan pertumbuhan populasi yang masif yang meningkatkan kebutuhan akan air bersih. Dia juga menekankan pentingnya menangani isu-isu seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia.
Pemerintah Indonesia telah mengusulkan pembentukan Global Water Fund dalam ajang WWF ke-10 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024. Pembahasan mengenai pembentukan dana global ini akan menjadi salah satu topik utama dalam proses politik, regional, dan tematik di forum tersebut.
Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan WWF ke-10, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa pembentukan Global Water Fund bertujuan untuk mengatasi ketimpangan anggaran dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada tahun 2030. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia masih tidak memiliki akses air bersih.
Herry juga menjelaskan bahwa Global Water Fund akan digunakan untuk membiayai infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan. Pembentukan dana ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi masalah air global.
Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya untuk mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia. IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga 1 miliar dolar AS untuk proyek air bersih.
Muhammad Zainal Fatah, Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, menyatakan bahwa hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan disusun dalam bentuk konsep catatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam WWF.
Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam World Water Forum ke-10, termasuk kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan. Berbagai agenda tersebut pun diharapkan dapat terwujud sebagai salah satu warisan Indonesia bagi dunia.