Oleh: Veronica Lokbere
Pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat berhasil dalam menangani berbagai macam isu di Papua. Bahkan, dengan pendekatan yang tepat, menjadikan terciptanya sinkronisasi antara pihak pusat dengan daerah secara sangat baik.
Sinkronisasi tersebut tentunya menjadi sangat penting dan benar-benar harus mampu terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) setempat demi terciptanya penanganan yang optimal untuk berbagai isu Papua.
Pasalnya, isu di Papua sendiri juga tentunya cukup kompleks dan akan membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda dengan daerah lain karena antara suatu isu dalam sebuah daerah sama sekali tidak bisa digeneralisasi satu sama lain dengan wilayah lain. Dalam pendekatannya, Pemerintah RI terbukti sangat berhasil melakukan penanganan isu Bumi Cenderawasih.
Meski sampai saat ini, faktor keamanan masih menjadi salah satu isu yang terus genting di Papua, Pemerintah pun terus memperhatikannya dengan intensif. Mengenai hal itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa isu yang terdapat di provinsi paling Timur Tanah Air itu sama sekali tidak dapat digeneralisasi dengan wilayah lain, bahkan antara satu wilayah Papua dengan kelima provinsi lainnya.
Dalam upaya untuk menjaga kestabilan keamanan di Tanah Papua, penting pula adanya aksi defensif aktif dari para penegak hukum dan aparat keamanan setempat. Pendekatan terbaik bukanlah secara ofensif, namun defensif tapi aktif untuk melakukan perlindungan.
Tidak hanya keamanan saja, namun di Bumi Cenderawasih yang kini telah memiliki beberapa pecahan wilayah hasil pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat isu lainnya seperti optimalisasi kualitas otonomi daerah, pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, sinergi kebihakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta transformasi digital pemerintahan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan bahwa optimalisasi otonmi daerah berjalan dengan sukses degan beberapa indikator, yakni ketika daerah tersebut melaksanakan enam urusan wajibnya seperti kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketentraman dan ketertiban serta pekerjaan umum dan tata wilayah.
Kemudian untuk isu penanganan inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, hal tersebut berkaitan dengan adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga produk tidak membebani masyarakat lantaran harganya yang tinggi.
Terlebih mengenai kemiskinan ekstrem, berbagai macam interventi telah pemerintah lakukan seperti memperbaiki rumah layak huni sehingga hal itu akan menjadi aset bagi masyarakat agar mereka bisa keluar dari golongan kategori miskin ekstrem.
Untuk menghasilkan sebuah strategi kebijakan yang berkualitas, tentunya sangat perlu adanya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda). Bukan hanya itu, namun sumber daya manusia (SDM) wilayah bersangkutan juga harus mengalami peningkatan supaya kapasitas pentusun kebijakan membaik. Lebih lanjut, penting juga adanya transformasi digital pemerintahan agar lebih maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk kemudahan dan kecepatan yang optimal.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri menekankan hal yang sama, yakni sinkronisasi antara pemerntah pusat dan daerah harus terus terjadi, karena hal tersebut merupakan kunci dari setiap pembangunan di Tanah Air, termasuk di Papua.
Terkait dengan bagaimana penyelesaian pada masalah hak asasi manusia (HAM) serta konflik di Papua seperti penegakan hukum, pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap HAM, jelas yakni sejauh ini pemerintah sudah sangat optimal melakukan seluruhnya.
Bahkan, fakta di lapangan bahwa Presiden RI ketujuh saat ini, yakni Joko Widodo merupakan Kepala Negara Republik Indonesia yang paling banyak datang secara langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi warga masyarakat di Papua.
Bumi Cenderawasih saat ini telah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam berbagai sektornya, termasuk pada pertumbuhan ekonomi menjadi yang paling tinggi atau signifikan bertumbuh dalam sejarah bangsa.
Maka dari itu, keberlanjutan akan seluruh kebaikan tersebut juga menjadi hal yang sangat penting serta patut mendapatkan dukungan penuh karena tentunya hal yang sudah baik, harus terus berlanjut atau bahkan terus meningkat ke depannya supaya Papua dan Indonesia mampu menjadi jauh lebih maju lagi.
Belakangan ini, Kepala Negara bahkan telah menerbitkan adanya peraturan baru tentang gaji Anggota Badan Pengarah Papua pimpinan K.H. Ma’ruf Amin. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2024.
Tujuan utama dari kebijakan dalam Perpres itu, yakni menjadikan seluruh Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua mampu semakin baik dalam melaksanakan semua tugas mereka, termasuk menjalin sinkronisasi, hermonisasi, evaluasi dan koordinasi percepatan pembangunan pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di wilayah Papua sebagaimana dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Apresiasi besar patut diberikan dari bagaimana keberhasilan Pemerintah RI selama ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani berbagai macam isu di Papua dan juga mampu menciptakan sebuah sinkronisasi optimal antara pihak pusat dengan daerah. *) Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta