Oleh : Manuel Bonay )*
Keamanan di Papua merupakan isu kompleks yang melibatkan sejumlah faktor, termasuk sejarah kolonialisme, ketegangan politik, ekonomi, sosial, dan keberagaman budaya. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintahan era Presiden Jokowi terus berkomitmen menghadirkan keadilan serta menyejahterakan Papua melalui berbagai instrumen kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Diantaranya Otonomi Khusus (Otsus), masifnya pembangunan infrastruktur, serta pemekaran wilayah yang telah terbukti berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas.
Papua memiliki potensi besar dalam sumber daya alam maupun kekayaan budaya yang akan menjadi nilai lebih dalam menarik sejumlah investasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengawal dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua sebagai wujud hadirnya negara di Bumi Cenderawasih. Namun, potensi besar tersebut terhambat oleh berbagai gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini kerap membuat kekacauan di bumi Cenderawasih.
Keberadaan OPM menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di wilayah Papua. Mereka seringkali melakukan serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur penting yang menghambat aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi Papua. Namun demikian, aparat gabungan TNI-Polri telah mengambil langkah tegas terhadap OPMPapua.
Para separatis yang tergabung dalam OPM layak mendapatkan tindakan tegas dari aparat keamanan karena mereka terus melakukan aksi teror tanpa pandang bulu untuk menyerang serta melukai siapapun hingga menghilangkan nyawa warga sipil bahkan meski itu adalah anak-anak. Adanya kejadian penembakan oleh gerombolan separatis tersebut, menjadi satu dari sekian banyak bukti bahwa mereka memang merupakan kumpulan orang yang sangat kejam dan brutal.
Tokoh Adat Papua, Herman Albert Yoku mengatakan penindakan tegas kepada kelompok separatis akan menciptakan stabilitas keamanan di Papua. Pihaknya mengajak masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan OPM dan menyatakan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk mengatasi ancaman bersama. Ia menekankan bahwa penolakan terhadap OPM adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Penyelesaian konflik di Papua juga tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan dalam memerangi terorisme dan memastikan keamanan wilayah mereka. Langkah tegas dan upaya merangkul harus dijalankan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat Papua.
Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemprov dan Pemda setempat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Agar segala propaganda negatif dan provokasi yang disebarkan OPM dapat diredam dan diminimalisir dampaknya.
Kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan instansi terkait akan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan berbagi informasi, intelijen, dan sumber daya lainnya, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih dalam upaya penindakan OPM dan memastikan bahwa semua aspek dari ancaman ini ditangani secara holistik.
Ketua Umum (Ketum) Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo mengatakan tindakan tegas terhadap OPM menjadi sebuah keharusan yang mendesak mengingat dampak meresahkan yang telah mereka timbulkan bagi masyarakat Papua. Aksi brutal mereka telah menyebabkan kerugian nyawa dan ketakutan di kalangan warga sipil. Pihaknya merasa, selama ini Papua di era Presiden Jokowi telah mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah menjadi fokus pemerintah Indonesia di Papua.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua tetapi juga memperkuat integrasi wilayah ini ke dalam kesatuan negara. Sementara, status Papua menjadi bagian NKRI sendiri sudah merupakan harga mati yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Maka dari itu, adanya kemerdekaan Papua yang dituntutkan oleh kelompok separatis dalam berbagai aksinya tentu tidak bisa diterima dan harus ditindak tegas aparat keamanan.
Melalui pendekatan pembangunan, dialog, otonomi khusus, pembangunan ekonomi, keamanan, dan diplomasi, pemerintah berupaya memberikan solusi komprehensif untuk tantangan yang dihadapi. Dengan upaya yang terus-menerus ini, diharapkan Papua akan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, sambil memberikan keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi yang merata kepada masyarakat.
Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, telah menjadi pusat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional karena beberapa kelompok separatis yang berupaya memisahkan diri. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah terus melakukan upaya maksimal untuk menjaga Papua tetap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, komitmen serius pemerintah Indonesia terkait memajukan Papua menjadi bukti bahwa wilayah paling Timur tersebut merupakan jati diri dan identitas yang memperkaya keragaman bangsa.
Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia, baik secara de jure maupun de facto. Melalui pembangunan dan pemahaman bersama, serta Pembangunan yang berkelanjutan di Papua menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Papua.
Papua bukan hanya sekadar wilayah yang jauh di ujung timur Indonesia, tetapi juga identitas yang memperkaya bangsa. Keberagaman budaya, keunikan alam, dan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Papua sebagai bagian utuh dari Indonesia. Papua bukan hanya bagian dari peta, tetapi juga bagian dari jati diri sebagai bangsa Indonesia.
*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Bandung