Oleh : Sabrina Aulia )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai momen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, Pilkada sering kali menjadi ajang persaingan yang sengit antar kandidat. Namun, Pilkada yang berlangsung damai mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat dan menjadi contoh positif bagi daerah lain. Melalui berbagai fakta dan pandangan dari para key opinion leader, kita bisa melihat bagaimana Pilkada damai mencerminkan kemajuan demokrasi di Indonesia.
Pilkada damai mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat dalam beberapa aspek yakni kesadaran politik yang tinggi, kematangan emosional, kepatuhan pada hukum dan aturan serta peran aktif dalam pengawasan.
Dengan mewujudkan komitmen tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin matang dalam berdemokrasi. Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan dan menjaga persatuan.
Kapolres Boven Digoel, AKBP I Komang Budiartha, menekankan pentingnya komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam menjaga kedamaian pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, Pilkada yang damai adalah prasyarat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di masyarakat.
Wujudkan itu, Kapolres mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan penyelenggara Pilkada mengadakan pertemuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah nyata untuk menjaga kedamaian selama proses Pilkada, dan tertuang dalam pakta integritas.
Kapolres menambahkan, ketua partai politik di daerah harus diundang dalam pertemuan tersebut. Parpol diarahkan berkomitmen secara langsung untuk menjaga kedamaian, mendorong para kader dan simpatisannya berperilaku santun dan menghormati proses demokrasi.
Seruan wujudkan Pilkada Damai juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu saat peluncuran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu tahun 2024. Peluncuran ini untuk menunjukan kebersamaan dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat, sehingga tercipta Pilkada yang damai.
Ketua KPU Dompu, Arif Rahman, SH mengatakan adanya peluncuran ini dilaksanakan untuk menunjukan kebersamaan dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat. Sekaligus mengharapkan kepada seluruh jajaran penyelenggara, baik itu lembaga teknis di bawah KPU maupun di Bawaslu, untuk selalu menjaga integritas kita dalam mensukseskan Pemilu, demi Dompu yang kita cintai bersama.
Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Mastur, MA mengingatkan kepada para penyelenggara pemilu. Pihaknya menegaskan di Pilkada mendatang untuk tetap berhati – hati, jaga integritas, jaga independensi, menghindari menjadi bagian dari partisan, jangan sampai terlibat memihak pada salah satu calon. Karena itu adalah bagian dari kode etik yang dipegang oleh seluruh pihak.
Dalam setiap tahapan Pilkada, sebagai penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri. Tapi harus kolaborasi yang baik dengan semua elemen, termasuk semua peserta Pilkada yaitu partai politik maupun calon kepala daerah untuk memastikan proses Pilkada di Kabupaten Dompu berjalan dengan baik.
Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dalam sambutannya memberikan apresiasinya kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersama jajaran di bawahnya. Kolaborasi yang baik harus dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang bermartabat. “Pemerintah daerah siap berkolaborasi dan mendukung untuk mewujudkan Pilkada Dompu yang bermartabat,” katanya.
Untuk mewujudkan Pilkada Dompu yang damai, dibutuhkan peran serta semua pihak. Setiap potensi konflik horizontal harus bisa diantisipasi sejak dini. Seperti pada Pemilu 2024 lalu, Dompu berhasil melaksanakan dengan damai. Kesuksesan ini diharapkan berlanjut di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Diharapkan pada peserta Pilkada, agar bisa menjaga sportifitas, santun dalam berkampanye.
Selanjutnya Bupati Sumba Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Barat Drs. Imanuel Mesakh Anie berpesan kepada seluruh Panita Pemungutan Suara agar mempelajari dan menguasai semua regulasi tentang pemilu 2024 dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, mengedepankan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh Camat dan Lurah/Kepala Desa agar dapat memfasilitasi, membantu dan membimbing para PPS dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan mencerminkan kedewasaan demokrasi, diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat.
Pilkada yang damai merupakan cermin kedewasaan demokrasi masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada. Pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus bekerja sama dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis. Dengan demikian, Pilkada dapat berlangsung secara damai, tertib, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimate serta mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Kedewasaan demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering sebuah pemilu diadakan, tetapi juga dari bagaimana seluruh komponen bangsa berperan serta dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut.
)* Penulis merupakan pengamat politik